Sejak dilantik menjadi bupati Toraja Utara pada 31 Maret 2016, Kalatiku Paembonan telah melakukan rotasi dan melantik pejabat eselon II, III, dan IV sebanyak 11 kali. Meski terus gonta-ganti pejabat, prestasi spektakuler belum terlihat.
KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, kembali merotasi ratusan pejabat eselon III dan IV serta 5 camat. Ratusan pejabat ini dilantik pada Rabu, 7 Agustus 2019.
Pelantikan pejabat yang dilakukan pada Rabu, 7 Agustus 2019 itu, merupakan yang ke-11 kalinya sejak Kalatiku Paembonan dan Yosia Rinto Kadang, dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.
Menurut catatan karebatoraja.com, gonta-ganti pejabat ini mulai dilakukan Kalatiku sejak 8 Januari 2017, dimana 34 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Toraja Utara dilantik.
Pelantikan yang pertama pada masa jabatan ini menyisakan perlawanan dari 18 mantan pejabat eselon II yang merasa bahwa mereka dinonjob tanpa alasan yang jelas. Perlawanan para pejabat ini bahkan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Meski mendapat perlawanan dari para mantan pejabat, Kalatiku jalan terus. Pada 26 Januari 2019, Kalatiku kembali merotasi dan melantik 19 camat baru. Termasuk di gelombang ini adalah Camat Rantepao yang merupakan putra asli Papua.
Pada Senin, 6 Februari 2017, Kalatiku kembali melantik 178 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dilanjutkan dengan pelantikan Sekretaris Dinas PUPR, Aris Mantong menjadi Kepala Dinas PUPR pada 6 April 2017.
Kamis, 7 September 2017, Kalatiku mengukuhkan kembali Jhoni Parubak menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Toraja Utara. Sebelumnya, Jhoni didepak pada pelantikan pejabat eselon II, Januari 2017.
Menyusul Pelantikan Yorry Lesawengen menjadi Direktur Perusda pada Senin, 18 September 2017.
Pelantikan sejumlah pejabat eselon II kembali dilakukan Kalatiku Paembonan di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Senin, 10 September 2018. Ada 15 pejabat eselon II yang dilantik pada hari itu.
Tanggal 16 April 2018, Rede Roni Bare dilantik menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Toraja Utara. Pada hari yang sama juga dilantik 12 pejabat eselon III lainnya.
Jumat, 24 Agustus 2018, mantan Camat Rantepao, Andarias Sesa, dilantik menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Disusul kemudian pelantikan 15 pejabat eselon II, tanggal 10 September 2018, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan eselin II dan III tanggal 18 Februari 2019.
Pada pelantikan eselon II dan III tanggal 18 Februari 2019 itu sempat terjadi perbedaan pendapat antara bupati dan wakil bupati terkait posisi Daniel Silambi’ yang hendak dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Silambi’ pun batal dilantik.
Pada 18 Februari 2019 itu pula, terlihat sekali Bupati Kalatiku melakukan “bersih-bersih” pejabat di tubuh Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain diwarnai dengan “bersih-bersih” pejabat dan beda pendapat soal Kadis Pendidikan, pada tanggal 18 Februari 2019 itu pula, Rede Roni Bare, dilantik menjadi Sekretaris Daerah Toraja Utara.
Terkini, pada Rabu, 7 Agustus 2019, Kalatiku Paembonan kembali melantik 5 Camat, 45 pejabat eselon III dan 158 pejabat eselon IV.
Tidak Efektif
Gonta-ganti pejabat yang terus dilakukan oleh bupati Toraja Utara ini dinilai tidak efektif oleh sejumlah kalangan dan pengamat. Manajemen pemerintahan pun dipertanyakan.
“Terus menerus mengganti dan merotasi pejabat merupakan hal yang tidak efektif. Ini memperlihatkan manajemen pemerintahan yang amburadul serta sistem seleksi yang lemah,” terang pengamat politik, Roy Rantepadang.
Terus mengganti pejabat, menurut Roy, sangat tidak efektif dan membuat program tidak berkesinambungan. “Ini tidak baik bagi Toraja Utara yang merupakan kabupaten baru, yang butuh program pembangunan yang jelas dan terarah,” katanya.
Roy melihat bahwa rotasi pejabat yang dilakukan dalam waktu berdekatan, tidak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, tapi lebih kepada kepentingan politik semata.
“Ini kan sudah dekat Pilkada. Jadi saya lebih melihatnya ke arah sana (politik), bukan kebutuhan akan penguatan manajemen pemerintahan, apalagi mau menyukseskan program,” pungkasnya. (*)
Penulis: Arthur
Foto: dok. Istimewah
