BPP Tidak Diberi Anggaran, Bagaimana Toraja Utara Mau Swasembada Holtikultura?

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Usai dilantik menjadi Bupati Toraja Utara, akhir Maret 2016 yang lalu, Kalatiku Paembonan, mencanangkan tekad yang kuat agar Toraja Utara bisa mandiri atau swasembada pangan, minimal untuk jenis holtikultura. Namun, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan, yang menjadi salah satu ujung tombak untuk mewujudkan swasembada pangan itu, tidak diberikan anggaran.

Padahal, di BPP-BPP inilah kebun-kebun percontohan bisa dilakukan. Penyuluhan dan edukasi kepada petani, dilaksanakan. Boleh dikata, BPP merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan swasembada holtikultura itu.

Karena, fakta, beberapa tahun terakhir ini, hampir semua kebutuhan holtikultura, seperti sayur-sayuran, bumbu dapur, lombok, dan sebagainya itu, dipasok dari luar daerah. Bahkan daun ubi kayu pun harus didatangkan dari luar dan dibeli oleh masyarakat, baik di kota maupun di kampung-kampung.

Ketiadaan anggaran untuk pengembangan pertanian dan operasional BPP ini terungkap dari keluhan beberapa Kepala BPP yang berkunjung ke redaksi karebatoraja.com, Selasa, 20 Maret 2018.

“Jangankan untuk kebun percontohan atau pengembangan pertanian dan holtikultura, operasional kantor pun harus kami ambil dari kantong sendiri (gaji),” keluh seorang Kepala BPP, yang tidak mau ditulis namanya.

Untuk biaya listrik, perbaikan ringan, dan operasional lainnya, juga harus ditanggung oleh mereka masing-masing. “Kalau untuk BBM memang ada, tapi jumlahnya sangat minim,” lanjut yang lain.

Kondisi ini, kata para Kepala BPP ini, bukan baru terjadi di tahun 2018 saja, tahun-tahun sebelumnya pun tidak jauh beda. “Padahal di sisi lain, kami dituntut untuk bekerja maksimal, banyak membuat inovasi, pengembangan produk pertanian dan holtikulturan dan lain-lain, tapi dukungan dana kami tidak punya,” ujarnya lagi.

Para Kepala BPP ini tidak meminta banyak kepada pemerintah dan DPRD Toraja Utara. “Rp15 juta saja per BPP per tahun, itu sudah sangat luar biasa manfaatnya, apalagi kalau lebih,” terang Kepala BPP yang lain.

Sebagai pertanggungjawaban moral maupun administrasi, para Kepala BPP ini siap diberi sanksi apabila sudah diberi anggaran lalu tidak bisa menunjukkan hasil yang signifikan. “Silahkan cek tiap waktu apa yang kami lakukan. Apakah uang Rp15 juta itu sesuai atau tidak dengan hasil yang kami tampilkan? Kalau tidak sesuai, silahkan kami dievaluasi,” tegasnya. (Arthur)